Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modaldidirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

– Perseroan Terbatas yang dimaksud disini adalah PT Tertutup (PT pada umumnya), yang memiliki karakteristik dan regulasi yang berbeda dengan PT Terbuka (PT Tbk), PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) dan PT Persero serta bukan konsolidasi, merger maupun akuisisi PT.

  1. Pengecekan & Pemesanan Nama PT
  2. Akta Pendirian
  3. SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM
  1. Pengecekan & Pemesanan Nama PT
  2. Akta Pendirian
  3. SK Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum & HAM RI
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  5. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Pajak
  6. Nomor Induk Berusaha (NIB)/TDP.
  7. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)*
  8. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)**

 

Keterangan :

*) Jika Perushaan anda bergerak dalam bidang usaha perdagangan

**) Domisili Jakarta sudah tidak memerlukan SKDP

Fotokopi :

  • KTP
  • NPWP
  • Kartu Keluarga

 

(Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris)

A. TAHAPAN PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PT:

  1. Menentukan Nama PT
  • –  Minimal 3 (tiga) kata, untuk mengantisipasi apabila nama pilihan pertama telah didaftarkan oleh PT lain.
  • –  Untuk PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) nama harus berbahasa Indonesia.

 

  1. Tempat dan Kedudukan
  • –  Merupakan kantor pusat PT
  • –  Khusus wilayah Jakarta domisili harus berada di zona khusus tempat usaha/komersil. Apabila usaha tidak berada di zona khusus tempat usaha/komersil, maka terdapat risiko ijin lainnya yang akan diurus tidak keluar. Adapun terkait hal ini, bisa dilakukan sewa virtual office di lokasi-lokasi perkantoran/ruko di wilayah Jakarta.

 

  1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha
  • –  Untuk keperluan penerbitan ijin dengan menggunakan sistem Online Single Submission (“OSS”), maka saat ini maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus sudah disesuaikan dengan KBLI Sesuai Perka BPS Nomor 19 Tahun 2017.
  • –  Apabila maksud dan tujuan serta kegiatan usaha tidak sesuai antara sistem pada Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) dan OSS, maka terdapat risiko perijinan melalui OSS tidak dapat diproses sebelum dilakukan perubahan Anggaran Dasar PT. Adapun perubahan AD dapat dikenai biaya kembali.

–  Untuk keperluan pembuatan SIUP, maka maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus disesuaikan juga. Misalnya PT A bermaksud memperoleh SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi), maka salah 1 (satu) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus dicantumkan bergerak di bidang jasa konstruksi.

 

  1. Struktur Permodalan & Pemegang Saham
  • –  Modal PT terbagi atas saham-saham.
  • –  Modal Dasar PT tergantung kesepakatan pendiri, dan Modal Disetor minimal 25% dari Modal Dasar. Namun demikian, besaran modal ini akan berpengaruh pada jenis SIUP yang diperoleh (SIUP Mikro, Kecil, Menengah, Besar).
  • –  Bukti penyetoran modal dapat berupa setoran uang tunai saat PT telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI ataupun berupa surat pernyataan telah melakukan penyetoran modal.
  • –  Bidang usaha tertentu mewajibkan minimal Modal Dasar dan Modal Disetor yang besar, contohnya kualifikasi SIUJK.

 

  1. Susunan Pemegang Saham
  • –  Jumlah Pemegang Saham PT minimal 2 (dua) orang, dengan ketentuan untuk suami istri dianggap 1 (satu) orang apabila tidak ada Perjanjian Pisah Harta.
  • –  Untuk PT PMDN tidak boleh WNA atau perusahaan asing.
  • –  Pemegang Saham dapat juga merangkap sebagai Direksi atau Dewan Komisaris.

 

  1. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris
  • –  Terdiri dari minimal 1 (satu) Direksi dan 1 (Komisaris).
  • –  Apabila jumlah tersebut lebih dari 1 (satu), maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama atau  Komisaris Utama.

 

B. TAHAPAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PT:

  1. Notaris mengurus pengesahan Akta Pendirian kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui SABH.
  2. Akta Pendirian PT disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dimasukkan dalam Daftar Perseroan.